rss_feed

Desa Koto Boyo

Jalan Lintas Desa RT.002 Desa Koto Boyo
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Kode Pos 36656

call 082374750702| mail_outline pemdeskotoboyo@gmail.com

  • ZAINAL ABIDIN

    KEPALA DESA

    Tidak di Kantor
  • VARUM FAROZA

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • WASKITO

    KASI KESEJAHTERAAN, PEMUDA OLAH RAGA DAN PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • RIZKY MONICA INTANI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • NURLENA

    KAUR UMUM TU DAN PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • RIBUT SUMARYONO

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • SITI SAPAWATI

    KEPALA DUSUN ILIR

    Tidak di Kantor
  • DEDI HERYANSYAH

    KEPALA DUSUN ULU

    Tidak di Kantor
  • YENNI SUSANTI

    KEPALA DUSUN DARAT

    Tidak di Kantor
  • MARGANI

    KEPALA DUSUN SEBERANG

    Tidak di Kantor
  • DETI INDAH

    STAF PERANGKAT DESA

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Penyusunan Kegiatan 2023 sedang berlangsung merujuk pada RKPDes dan Rpjmdes, dalam waktu dekat penyampaian Laporan Kegiatan Tahun 2022
fingerprint
Pemerintah Republik Indonesia Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Hingga Enam Minggu

14 Jul 2021 00:59:06 144 Kali

Kotoboyo24,

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga enam minggu ke depan.

Seperti dilansir dari media Kompas.com bahwa, hal tersebut diketahui berdasarkan paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin (12/7) lalu.

Dalam paparan tersebut disebutkan, PPKM darurat diperpanjang hingga enam minggu karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi, khususnya varian baru (Delta).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu diperpanjang untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menurun.

Lantas, apa dampak jika PPKM darurat diperpanjang enam minggu terhadap ekonomi Indonesia?

Dalam bahan paparan Sri Mulyani itu disebutkan, dampak pertama perpanjangan PPKM darurat adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan.

Dampak kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi melambat ke kisaran 4-5,4 persen.

Oleh karena itu menurut Sri Mulyani, belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Diperlukan pula akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat dan kesiapan sistem kesehatan (fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menerapkan masa PPKM darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021. Bahkan, bermunculan isu bahwa PPKM darurat akan diperpanjang hingga 17 Agustus 2021.

Namun, hal itu dibantah oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi. Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih sesuai dengan rencana awal, yaitu PPKM darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. (Dhil)

 

 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel


share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jalan Lintas Desa RT.002 Desa Koto Boyo
Desa : Koto Boyo
Kecamatan : Batin XXIV
Kabupaten : Batanghari
Kodepos : 36656
Telepon : 082374750702
Email : pemdeskotoboyo@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:46
Kemarin:130
Total Pengunjung:55.722
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.172.230.154
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2.570.542.724,39 | Rp. 2.483.269.650,00
103.51 %
BELANJA
Rp. 2.601.299.875,00 | Rp. 2.796.541.356,78
93.02 %
PEMBIAYAAN
Rp. 313.271.706,78 | Rp. 313.271.706,78
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.087.036.000,00 | Rp. 1.087.036.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 175.326.216,00 | Rp. 39.018.650,00
449.34 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 854.515.000,00 | Rp. 854.515.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 100.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.665.508,39 | Rp. 700.000,00
237.93 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 352.000.000,00 | Rp. 402.000.000,00
87.56 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 709.675.875,00 | Rp. 753.769.094,78
94.15 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 725.315.250,00 | Rp. 796.213.130,00
91.1 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 175.170.000,00 | Rp. 217.570.000,00
80.51 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 262.938.750,00 | Rp. 269.689.132,00
97.5 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 728.200.000,00 | Rp. 759.300.000,00
95.9 %